PAJAK

       Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

     Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Definisi

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

• Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
• Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untukpublic saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
• Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Unsur pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraantor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)

JENIS PAJAK

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

Pajak Negara

Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

• Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

• Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

• Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Pajak Daerah

Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

• Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

• Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1. Undang - undang Perpajakan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

   stdd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

   stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

   stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

   stdd Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

   
   

   Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatannegara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

• Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

• Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

• Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

• Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

• Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

• Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

• Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
• Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
• Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

• Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

• Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

• Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

• Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
• Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
• Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

Asas pemungutan

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

Adam Smith, pencetus teori The Four Maxims

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

• Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

• Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

• Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

• Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

• Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

• Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

• Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

• Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

• Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut:

• Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

• Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

• Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

• Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

• Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
• 
  

Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).
2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepangberkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang.

Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.

[sunting]

Teori pemungutan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Penerimaan Pajak di Indonesia

Target penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2006 secara nasional sebesar Rp362 triliun atau mengalami peningkatan 20 persen dari 2005 lalu. Angka tersebut terdiri Rp325 triliun dari pajak dan Rp37 triliun dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas.

Target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2006 mencapai Rp402,1 triliun. Target penerimaan itu antara lain berasal dari:

• Pajak Penghasilan (PPh) Rp198,22 triliun
• Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp126,76 triliun
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp15,67 triliun
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp5,06 triliun
• penerimaan pajak lainnya Rp2,76 triliun.

Pendapatan pajak itu sudah termasuk pendapatan cukai Rp36,1 triliun, bea masuk Rp17,04 triliun dan pendapatan pungutan ekspor Rp398,1 miliar.

Total penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir (2001-2005) sudah mencapai Rp1.040 triliun.

• Pajak

• Berdasarkan wujudnya, pajak dibedakan menjadi:

1. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak/pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok dan sebagainya.

• Berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan, pajak dibedakan menjadi:

1. Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroan terbatas/unit lain.
2. Pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang/jasa yang dikenakan kepada pembeli.
3. Pajak badan usaha adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan bank dan sebagainya.

• Pajak berdasarkan pungutannya dapat dibedakan menjadi:

1. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak/pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian didistrubusiakan kepada daerah otonom sebagai pendapatan daerah sendiri.
2. Pajak perseroan adalah pungutan wajib atas laba perseroan/badan usaha lain yang modalnya/bagiannya terbagi atas saham–saham.
3. Pajak siluman adalah pungutan secara tidak resmi/pajak gelap dan merupakan sumber korupsi.
4. Pajak transit adalah pajak yang dipungut di tempat tertentu yang harus dilalui oleh pengangkutan orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain.

UU INFORMASI TRASNSAKSI ELEKTRONIK

UU INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam penggunaan teknologi dan informasi, terutama dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008. UU ITE mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, namun belum memiliki undang-undang cyber. Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan, seperti carding, hacking, cracking, phising, viruses, cybersquating, pornografi, perjudian (online gambling); transnasional crime yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai “tool” telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet.

Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi : informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan system elktronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi.

Adapun terobosan-terobosan yang penting dalam UU ITE ini adalah :

1. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

tandatangan konvensional (tinta basah dan bermaterai).

2. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP

maupun Hukum Acara Perdata.

3. Undang-Undang ITE, berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum,

baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat

hukum di Indonesia.

4. Penyelesaian sengketa, juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa

alternative atau arbitrase.

Fakta menunjukan, masyarakat umum dan perbankan khususnya telah melakukan kegiatan transaksi yang seluruhnya menggunakan teknologi informasi sebagai alat (tools). Berdasarkan data transaksi elektronik melalui perbankan di Indonesia (BI 2005); jumlah transaksi mencapai 1,017 milliar (39,9 juta pemegang kartu); dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.183,7 trilyun yang dikelola 107 penyelenggara. (Lihat http://jabar.go.id/user/detail_berita_umum.jsp?id=588)

Mengingat transaksi elektronik ini meningkat, maka sangat diperlukan payung hukum untuk mengaturnya, untuk itulah UU ITE menjadi urgen dan mendesak segera diimplementasikan. UU ITE ini diharapkan memberikan manfaat, di antaranya akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

OJK ( Otoritas Jasa Keuangan )

UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan industri jasa keuangan yang sehat, teratur, dan mempunyai daya saing yang tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang bertugas melaksanakan pengawasan yang dapat mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank secara terpadu, independen, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan

1

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Komisioner adalah pimpinan otoritas jasa keuangan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Dewan Komisioner dan mengikat secara umum.

3. Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal Otoritas Jasa Keuangan.

4. Peraturan Kepala Eksekutif adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif yang memuat aturan teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Dewan Komisioner dan mengikat secara umum.

5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

6. Pasar Modal adalah pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai pasar modal.

7. Industri Keuangan Non Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah kegiatan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan selain bank yang mencakup Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Penjaminan, Pergadaian, Perusahaan Perasuransian, dan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan yang bersifat wajib, serta industri keuangan non bank lainnya.

8. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

2

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

10. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga pembiayan ekspor, lembaga pembiayaan sekunder perumahan, lembaga penjaminan, pergadaian, usaha perasuransian, lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan yang bersifat wajib, atau industri keuangan non bank lainnya, termasuk peraturan pelaksanaannya.

11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 2

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 3

(1) Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan tugas pengaturan dan pengawasan secara terpadu, independen, dan akuntabel terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan;

b. kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal; dan

c. kegiatan jasa keuangan di bidang IKNB.

(2)Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(3)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan pelaksanaan kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

(4) Tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengawas

3

Perbankan.

(5) Tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengawas Pasar Modal.

(6)Tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang IKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengawas IKNB.

BAB III

DEWAN KOMISIONER, KEPALA EKSEKUTIF DAN ORGAN PENDUKUNG DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Dewan Komisioner

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner.

(2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif.

(3)Dewan Komisioner mempunyai 7 (tujuh) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(4) Susunan Dewan Komisioner terdiri atas:

a. seorang ketua merangkap anggota;

b.3 (tiga) orang Kepala Eksekutif merangkap anggota; dan

c. 3 (tiga) orang anggota.

(5) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur:

a. Masyarakat berjumlah 2 (dua) orang yang satu diantaranya sebagai ketua;

b. Bank Indonesia berjumlah 1 (satu) orang yang merupakan ex-officio Deputi Gubernur Bank Indonesia;

c. Kementerian Keuangan berjumlah 1 (satu) orang yang merupakan ex-officio Pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan; dan

d. Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 3 (tiga) orang yang merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

(6) Dalam hal terdapat calon Anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dinilai tidak mampu, calon Anggota Dewan Komisioner dapat berasal dari unsur masyarakat.

4

(7) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kedudukan yang setara.

Pasal 6

(1)Calon Anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dipilih oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan untuk mendapat konfirmasi dari DPR.

(2)Calon Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan ditetapkan.

(3) Calon Anggota Dewan Komisioner yang merupakan ex-officio Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, diusulkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan kepada Presiden.

(4) Calon Anggota Dewan Komisioner yang merupakan ex-officio Pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden.

(5) Calon Anggota Dewan Komisioner yang merangkap sebagai Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d, diusulkan oleh Dewan Komisioner melalui Menteri Keuangan kepada Presiden.

Pasal 7

(1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama.

(2) Pengangkatan kembali Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Syarat calon Anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur masyarakat adalah sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;

c. cakap melakukan perbuatan hukum;

d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;

e. sehat jasmani;

f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;

g. mempunyai pengalaman atau keahlian di bidang jasa keuangan;

5

h. tidak memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan;

i. bukan sebagai pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di industri jasa keuangan;

j. tidak menjadi anggota partai politik; dan

k. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 9

(1) Anggota Dewan Komisioner sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah Agung.

(2) Bunyi lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada negara, konstitusi, dan haluan negara”.

Pasal 10

(1) Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak diangkat kembali;

d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

f. tidak lagi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia;

6

g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan;

h. tidak lagi menjabat sebagai Kepala Eksekutif

i. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan semenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau

j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisioner melalui Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur masyarakat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Presiden menetapkan anggota Dewan Komisioner yang baru dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 8.

(2) Anggota Dewan Komisioner yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 12

(1)Dalam hal terjadi kekosongan Ketua Dewan Komisioner, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur masyarakat bertindak sebagai pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisioner yang baru.

(2) Dalam hal pada saat yang bersamaan terjadi kekosongan pada kedua anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur masyarakat, Dewan Komisioner yang ada menunjuk salah satu anggota Dewan Komisioner sebagai pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisioner yang baru.

(3) Pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan yang sama dengan Ketua Dewan Komisioner.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisoner yang merupakan salah satu Kepala Eksekutif, berdasarkan rapat Dewan Komisioner salah satu Deputi Eksekutif bidang tersebut ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif merangkap anggota dewan komisioner sampai dengan ditetapkannya Kepala Eksekutif yang baru.

(5) Anggota dewan komisoner yang merangkap sebagai kepala eksekutif yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai kewenangan yang sama dengan Dewan Komisiner yang merangkap Kepala Eksekutif yang digantikan.

7

Pasal 13

(1) Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Komisioner.

(2)Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan, Dewan Komisioner mempunyai fungsi:

a. menetapkan kebijakan umum mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;

b. menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; dan

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisioner mempunyai wewenang:

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan;

b. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan;

c. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter jasa keuangan dalam rangka penyelamatan kelangsungan usaha lembaga keuangan tertentu dan perlindungan kepentingan nasabah, termasuk dalam rangka pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak di industri jasa keuangan;

d. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur Otoritas Jasa Keuangan;

e. menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jasa Keuangan; dan

f. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.

Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), Dewan Komisioner menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner.

(2) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Kepala Eksekutif.

8

Pasal 15

Anggota Dewan Komisioner tidak dapat menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penugasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Antaranggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan semenda.

(2) Jika antaranggota Dewan Komisioner terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga.

(3) Dalam hal tidak ada satupun anggota Dewan Komisioner yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua anggota Dewan Komisioner yang mempunyai hubungan keluarta tersebut diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden.

Pasal 17

(1) Dewan Komisioner melaksanakan rapat Dewan Komisioner secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu anggota Dewan Komisioner.

(2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur masyarakat memimpin rapat Dewan Komisioner.

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisioner yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, berdasarkan kesepakatan antara anggota Dewan Komisioner, salah satu anggota Dewan Komisioner ditunjuk untuk memimpin rapat Dewan Komisioner.

(5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Dewan Komisioner.

(6) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

(8) Setiap Rapat Dewan Komisioner dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisioner yang hadir.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

9

Pasal 18

(1) Dewan Komisioner mewakili Otoritas Jasa Keuangan di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada salah satu anggota Dewan Komisioner, dan/atau kepada pejabat Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan yang khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Pasal 19

(1) Dewan Komisioner harus membuat kode etik Otoritas Jasa Keuangan.

(2)Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Bagian Kedua

Kepala Eksekutif

Pasal 20

(1) Kepala Eksekutif pengawas Perbankan memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

(2)Kepala Eksekutif pengawas Pasar Modal memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

(3)Kepala Eksekutif pengawas IKNB memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang IKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Pasal 21

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Eksekutif sesuai dengan bidang tugas masing-masing mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

b. menetapkan aturan teknis di bidang jasa keuangan;

c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan lain terhadap pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan;

d. mengeluarkan perintah tertulis kepada pihak tertentu;

e. melakukan penunjukan pengelola statuter;

f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

10

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran di bidang jasa keuangan; dan

h. memberikan dan/atau mencabut:

1) izin usaha;

2) izin orang perseorangan;

3) efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

4) surat tanda terdaftar;

5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6) pengesahan; dan

7) persetujuan pembubaran/penetapan pembubaran,

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.

(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Pengabaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif dilaksanakan secara independen.

Bagian Ketiga

Organ Pendukung dan Kepegawaian

Pasal 23

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dibentuk Sekretariat Dewan Komisioner dan beberapa Deputi Kepala Eksekutif.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengangkat tenaga ahli.

(3) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Komisioner dan Deputi Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengangkatan dan penugasan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Pasal 24

(1) Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

11

(2) Sekretariat Dewan Komisioner dan Deputi Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berasal dari pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mempekerjakan Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mempekerjakan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

(5) Ketentuan mengenai sistem kepegawaian, sistem penggajian, dan tata cara mempekerjakan Pegawai Negeri diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Bagian Keempat

Lain-lain

Pasal 25

Anggota Dewan Komisioner dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang dengan itikad baik melaksanakan tugas dan/atau wewenangnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang Jasa Keuangan, tidak dapat dituntut secara pribadi di hadapan hukum.

Pasal 26

(1) Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

(2)Besaran gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Dewan Komisioner ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas Deputi Kepala Eksekutif.

BAB IV

KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 27

(1) Setiap orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner atau sebagai pegawai Otoritas Jasa Keuangan dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau ditentukan dalam Undang-Undang.

(2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, yang diperkerjakan dan/atau diperbantukan di Otoritas Jasa Keuangan, atau sebagai tenaga ahli di Otoritas Jasa Keuangan dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas atau berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

12

(3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, atau hubungan apapun dengan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

RENCANA KERJA, ANGGARAN, DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 28

(1) Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya tahun buku.

(2) Dewan Komisioner dapat melakukan perubahan rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan pada tahun berjalan.

Pasal 29

(1) Otoritas Jasa Keuangan wajib membentuk cadangan paling banyak sejumlah 24 (dua puluh empat) bulan dari anggaran pengeluaran OJK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 30

Dalam rangka membiayai kegiatan dalam anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan dan memungut biaya yang wajib dibayar oleh industri jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan biaya sebagaimana dimaksud

13

dalam Pasal 30 dan mengumumkannya kepada industri jasa keuangan.

Pasal 32

Jenis, besaran, tata cara penarikan, penyetoran dan penagihan, serta penggunaan biaya, pengenaan denda keterlambatan penyetoran biaya diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

(1) Otoritas Jasa Keuangan menatausahakan dan mengelola penerimaan biaya secara transparan, akuntabel, dan mandiri.

(2) Dana yang berasal dari biaya yang dipungut dari industri jasa keuangan hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Otoritas Jasa Keuangan dan pembentukan cadangan.

Pasal 34

(1) Dalam hal terdapat surplus atau defisit anggaran Otoritas Jasa Keuangan, surplus atau defisit tersebut digunakan untuk menambah atau mengurangi cadangan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun berikutnya.

(2) Dalam hal terjadi surplus pada tahun berjalan, maka:

a.surplus tersebut diperhitungkan sebagai penambah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

b. apabila cadangan tersebut telah mencapai sejumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) maka kelebihannya digunakan untuk mengurangi biaya industri jasa keuangan secara proporsional pada tahun berikutnya.

(3) Dalam hal terjadi defisit dalam tahun berjalan, defisit tersebut ditutup dari cadangan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Pasal 35

Dalam hal kondisi perekonomian nasional memburuk sehingga biaya yang dipungut dari industri jasa keuangan dan cadangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah membiayai pelaksanaan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 36

(1) Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan tahunan yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan.

14

(2) Periode laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(3) Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada Presiden.

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(7) Otoritas Jasa Keuangan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan kepada publik melalui media cetak atau media elektronik.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan kegiatan dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan keuangan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

BAB VII

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 37

(1) Otoritas Jasa Keuangan wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui forum stabilitas sistem keuangan.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan.

(4) Untuk memastikan dan memelihara stabilitas sistem keuangan, dalam pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung terhadap bank.

(5) Dalam rangka mendukung koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga

15

Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

(6) Dalam rangka peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi dan kerja sama diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

Pasal 38

(1) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Dalam rangka penyelesaian dan penanganan bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, Otoritas Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada forum stabilitas sistem keuangan tentang bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Pasal 39

Dalam rangka mencegah dan menangani kondisi krisis di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

Bagian Kedua

Hubungan Internasional

Pasal 40

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan non bank di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional.

(3) Dalam hal anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah negara, Otoritas Jasa Keuangan dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan non bank negara lain berdasarkan permintaan tertulis.

16

(5) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila:

a. otoritas pengawas perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

(6) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila:

a. otoritas pengawas perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama timbal balik dalam masalah pidana.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 41

(1)Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan industri jasa keuangan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang industri Jasa Keuangan;

b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang industri Jasa Keuangan;

c. melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang industri Jasa Keuangan;

d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang industri Jasa Keuangan;

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang industri jasa keuangan;

17

f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang industri jasa keuangan;

g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;

h.dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang industri jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;

j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang- undang di bidang industri jasa keuangan dan/atau peraturan pelaksanaannya;

k.memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang industri jasa keuangan;

l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang industri jasa keuangan; dan

m.menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 43

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling

18

lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 44

(1)Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan perintah tertulis atau tugas pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya Pernyataan Pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan pembubaran/penetapan pembubaran yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Menteri Keuangan, atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jasa Keuangan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku.

2. Permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya Pernyataan Pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan pembubaran/penetapan pembubaran, yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia, Menteri Keuangan, atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jasa Keuangan, penyelesaiannya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

(1)Pengalihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini

19

diundangkan.

(2)Untuk 2 (dua) tahun pertama setelah tugas dan wewenang pengaturan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih, pembiayaan penyelenggaraan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan berasal dari anggaran Bank Indonesia.

Pasal 47

(1) Tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Pasar Modal dan IKNB yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan secara bertahap beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Untuk tahun pertama setelah tugas dan wewenang pengaturan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih, pembiayaan penyelenggaraan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Pasar Modal dan IKNB oleh Otoritas Jasa Keuangan, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 48

(1) Terhitung sejak tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, status kepegawaian pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengaturan dan pengawasan beralih seluruhnya atau sebagian menjadi pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Terhitung sejak tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal dan IKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan dialihkan menjadi pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

(3)Pengalihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan dipekerjakan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

(1) Terhitung sejak Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), infrastruktur dan kekayaan negara pada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan, beralih untuk digunakan sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20

(2) Terhitung sejak Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Pasar Modal dan IKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), infrastruktur dan kekayaan negara pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan beralih untuk digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

(1) Bank Indonesia bertugas menyiapkan perangkat dan infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengalihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan bertugas mempersiapkan perangkat dan infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengalihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Pasar Modal dan IKNB dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 51

(1) Untuk pertama kali, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, Presiden harus menetapkan Dewan Komisioner.

(2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Ketua Dewan Komisioner diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner diusulkan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;

c. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner yang mewakili Bank Indonesia yang merupakan ex-officio Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan Gubernur Bank Indonesia kepada Presiden melalui Menteri Keuangan;

d.1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner yang mewakili Kementerian Keuangan yang merupakan ex-officio pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan diusulkan Menteri Keuangan kepada Presiden;

e. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner yang merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan diusulkan Gubernur Bank Indonesia kepada Presiden melalui Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

f. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner yang merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal diusulkan Menteri Keuangan kepada

21

Presiden untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

g. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner yang merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IKNB diusulkan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

(3) Pada saat Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan struktur organisasi dan penempatan pegawai.

(4) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan masa jabatan yang sama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 52

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan

22

Undang-Undang ini.

Pasal 53

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

23

RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, dan memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh keseluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prisip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, program pembangunan nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan melakukan reformasi yang terus menerus terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan industri jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang terpadu dan komprehensif.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga-lembaga keuangan di dalam sistem keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi

24

pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal dan industri jasa keuangan non bank. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara lebih terintegrasi.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Pada hakikatnya Pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri Perbankan, Pasar Modal (sekuritas), dan Industri Keuangan Non Bank (asuransi, dana pensiun, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap industri sektor keuangan tersebut di atas dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank.

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang industri jasa keuangan dan lain sebagainya menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang tentang Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Adapun mekanisme kerja sama dan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis di sektor keuangan diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang jaring pengaman sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas,

25

pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Di samping itu, agar Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, maka Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki independensi di dalam melaksanakan fungsinya agar dapat terlindungi dari berbagai kepentingan yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut di atas. Independensi ini diwujudkan dalam dua hal. Pertama, secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan tidak berada di bawah otoritas lain di dalam sistem Pemerintah negara Republik Indonesia, dan Kedua, secara orang perseorangan yang memimpin Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki kepastian atas jabatannya berupa jangka waktu jabatan yang tidak bisa diganti sejauh melaksanakan tugas dengan benar dan tidak terlibat dalam kriminalitas.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

5. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur yang memiliki unsur check and balances. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. Fungsi pengaturan dilakukan oleh Dewan Komisioner sedangkan fungsi pengawasan dilakukan masing-masing oleh Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal dan Pengawas Industri

26

Keuangan Non Bank. Dewan Komisioner sebagai organ tertinggi dalam Otoritas Jasa Keuangan selain menjalankan fungsi pengaturan, juga berperan untuk memastikan masing-masing Pengawas melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemisahan fungsi antara Dewan Komisioner dan tiga Pengawas ini dimaksudkan untuk:

1. menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dengan tanggung jawab supervisor (Kepala Eksekutif masing-masing Pengawas);

2. menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan;

3. mendorong terjadinya pembagian kerja (division of labor) sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi pengaturan dan pengawasan.

Pengawasan terhadap Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan tersebut.

Dengan adanya pemisahan pengawasan atas masing-masing industri jasa keuangan tersebut, diharapkan dapat terciptanya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, pemisahan pengawasan tersebut akan mewujudkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan untuk masing-masing industri.

Mengingat industri jasa keuangan merupakan industri yang mempunyai kegiatan usaha yang bersifat kompleks dan melibatkan dana masyarakat luas, maka Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan perlu dilakukan secara hati- hati dan cermat. Oleh karena itu, pengalihan tugas dan wewenang dari instansi yang lama kepada Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan waktu yang tepat dengan memperhatikan hal-hal seperti kesiapan organisasi, personil, perangkat dan infrastruktur, dan stabilitas sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

27

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah suatu kegiatan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam rangka efektivitas pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan “independen” adalah pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain, kecuali sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengingat Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan perbankan, maka pengaturan perbankan yang terkait dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia yang meliputi:

a. ketentuan mengenai giro wajib minimum;

b. pengaturan dan penyelenggaraan sistem pembayaran;

c. posisi devisa netto (net open position);

d. jenis alat pembayaran dan produk perbankan;

e. pengaturan pasar uang antar bank; dan

f. fungsi lender of the last resort (fasilitas likuiditas intrahari, fasilitas pendanaan jangka pendek, dan fasilitas pembiayaan darurat).

Untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pengaturan perbankan, maka Otoritas Jasa Keuangan dalam mengeluarkan peraturan di bidang perbankan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.

28

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dewan Komisioner merupakan organ tertinggi Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan kebijakan umum dan peraturan pelaksanaan di bidang jasa keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan disetujui dan diputuskan secara bersama- sama oleh anggota Dewan Komisioner. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil di dalam rapat Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Unsur dari masyarakat berasal dari kalangan profesional atau ahli dalam bidang industri jasa keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Deputi Gubernur Bank Indonesia” adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia yang tugas dan

29

wewenangnya terkait dengan stabilitas sistem keuangan khususnya di bidang perbankan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kerja sama dan koordinasi yang efektif antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka kelancaran dan mendukung tugas dan wewenang masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan” adalah pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan yang tugas dan wewenangnya terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kerja sama dan koordinasi yang efektif antara Menteri Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka kelancaran dan mendukung tugas dan wewenang masing-masing.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (6)

Pada dasarnya 3 (tiga) orang Anggota Dewan Komisioner adalah berasal dari unsur Otoritas Jasa Keuangan yaitu dari Deputi Kepala Eksekutif. Namun demikian, apabila tidak terdapat Deputi Kepala Eksekutif yang mampu untuk diangkat menjadi Kepala Eksekutif, maka calon Anggota Dewan Komisioner dapat diangkat dari unsur masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam bidang pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan sesuai dengan posisi jabatan yang akan diduduki sebagai Kepala Eksekutif, atas usulan Dewan Komisioner. Calon anggota Dewan Komisioner tersebut terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan (fit and proper test) dan pengujian lain yang dilakukan Dewan Komisioner.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “memiliki kedudukan yang setara” adalah setiap anggota Dewan Komisioner mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.

30

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e

Anggota Dewan Komisioner tidak boleh terkendala oleh kondisi jasmani yang secara permanen menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mempunyai pengalaman atau keahlian di bidang jasa keuangan” adalah seseorang yang memiliki pengalaman, keilmuan, atau keahlian yang memadai di bidang jasa keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan” adalah pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner:

- tidak menjadi pengurus atau yang setara dengan pengurus di lembaga jasa keuangan, atau tidak lagi sebagai pengurus dengan

31

cara mengundurkan diri secara tertulis sebagai pengurus;

- tidak menjadi pengendali dan pengelola di lembaga jasa keuangan;

- tidak lagi sebagai pengendali di lembaga jasa keuangan dengan cara melepaskan pengendalian dan pengelolaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Keuangan.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j

Apabila seseorang diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner dan yang bersangkutan merupakan anggota salah satu partai politik, maka yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan keanggotaannya sebagai anggota partai politik tersebut sebelum diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner.

Huruf k Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Pengunduran diri anggota Dewan Komisioner berlaku efektif sejak tanggal pengunduran diri tersebut disetujui oleh Presiden.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah cacat fisik

32

dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik. Berakhirnya keanggotaan Dewan Komisioner karena cacat fisik dan/atau cacat mental, ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Yang dimaksud dengan “diperkirakan secara medis” adalah perkiraan secara medis yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari dokter, yang menerangkan bahwa anggota Dewan Komisioner yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah tidak adanya alasan yang kuat yang menyebabkan anggota Dewan Komisioner diberhentikan antara lain sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk Dewan Komisioner, penugasan di luar kegiatan Otoritas Jasa Keuangan oleh Presiden, atau kegiatan lain demi kepentingan Negara terhadap anggota Dewan Komisioner dimaksud sehingga tidak memungkinkan untuk sementara waktu bagi Anggota Dewan Komisioner tersebut untuk melaksanakan tugasnya di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang- Undang ini.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

33

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” antara lain perintah tertulis untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan, untuk menyampaikan informasi, dokumen, atau laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk menggantikan pengurus atau pihak tertentu di lembaga jasa keuangan, dan untuk menghentikan perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan

34

pihak lain yang diduga merugikan lembaga jasa keuangan.

Huruf c

Pengaturan mengenai pengelola statuter dalam ketentuan ini termasuk pengaturan yang memungkinkan pengelola statuter untuk memiliki kewenangan untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa keuangan, melakukan pembatalan atau pengakhiran perjanjian yang dibuat oleh lembaga jasa keuangan dan melakukan pengalihan portofolio usaha dalam rangka perlindungan kepentingan nasabah dan pemberantasan kejahatan keuangan.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f

Dewan Komisioner dalam mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif ditujukan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja dari Kepala Eksekutif. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisioner untuk mengintervensi atau turut campur terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang masing- masing Kepala Eksekutif.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas.

35

Ayat (2)

Dalam hal hubungan keluarga terjadi pada 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisioner maka hanya 1 (satu) orang yang diperbolehkan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Rapat dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8)

Risalah rapat paling sedikit memuat hari dan tanggal pelaksanaan rapat, pimpinan dan peserta rapat, agenda rapat, dan keputusan rapat.

Ayat (9)

36

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Dewan Komisioner yang ditunjuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam pelaksanaan kerja sama antarinstansi dan hubungan internasional.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan, lembaga, institusi, atau orang dari dalam maupun luar Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sejalan dengan praktik tata kelola yang baik, Otoritas Jasa Keuangan merumuskan dan menerapkan kode etik bagi pegawainya. Kode etik mencakup antara lain, ketentuan mengenai pelarangan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan umum mengenai perilaku yang diharapkan dari pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Kode etik ini dievaluasi secara berkala.

Pemberlakuan kode etik disesuaikan dengan tingkatan dari pegawai Otoritas Jasa Keuangan, misalnya mereka yang menjadi pegawai pelaksana memiliki kewajiban yang lebih ringan dibanding dengan pegawai dengan jabatan tinggi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

37

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “independen” adalah dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, Kepala Eksekutif tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 23

Ayat (1)

Organ di bawah Deputi Kepala Eksekutif terdiri atas Direktur-Direktur dan jajaran di bawahnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya Otoritas Jasa Keuangan memiliki pegawai sendiri yang dilakukan dengan rekruitmen langsung. Namun untuk mengefektifkan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan dapat mempekerjakan Pegawai Negeri dari instansi lain atau dengan status lainnya. Hak dan kewajiban Pegawai Negeri tersebut disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Pegawai Negeri yang bekerja pada Otoritas Jasa Keuangan dapat berstatus dipekerjakan atau status lainnya dalam rangka menunjang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pemeriksaan dan/atau

38

penyidikan atau tugas-tugas yang bersifat khusus. Pegawai Negeri tersebut antara lain berasal dari pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Penyidik Kepolisian, dan/atau penyidik kejaksaan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “sistem kepegawaian” mencakup antara lain pengangkatan, pemberhentian, usia pensiun, jenjang karier, hak dan kewajiban pegawai.

Pasal 25

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Komisioner dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang dengan itikad baik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk melindungi Dewan Komisioner dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan dari perbuatan hukum yang bersifat pidana, perdata, atau tindak pidana lainnya yang dilakukan secara melawan hukum.

Pasal 26

Ayat (1)

Besaran gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif ditetapkan dengan mempertimbangkan sistem penggajian yang berlaku pada industri jasa keuangan dan regulator jasa keuangan, baik nasional maupun internasional.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”rahasia” adalah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya dan/atau

39

menurut perintahnya harus dirahasiakan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Hubungan yang terjadi karena kedudukannya misalnya, terjadi antara pejabat dari lembaga berkoordinasi atau bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan akibat profesi misalnya, auditor, penilai, notaris, atau aktuaris di industri jasa keuangan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Masing-masing Kepala Eksekutif, sesuai dengan bidang tugasnya menyampaikan rencana kerja dan anggaran dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum dimulainya tahun buku, untuk ditetapkan oleh Dewan Komisioner sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun buku berikutnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cadangan paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan anggaran pengeluaran OJK yang bersumber dari surplus.

Cadangan dibentuk untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga atau terencana, seperti peningkatan kegiatan, pelaksanaan pekerjaan yang bersifat luar biasa (extraordinair), pengadaan, penggantian dan pembaruan aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang

40

diperlukan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta menutup defisit tahun berjalan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “industri jasa keuangan” adalah setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya Pernyataan Pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pencatatan, dan pengesahan, termasuk pelaku dan penunjang kegiatan di industri jasa keuangan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Jenis biaya yang dapat ditetapkan antara lain berupa biaya terhadap perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, pengawasan, pemeriksaan, penelitian, transaksi perdagangan efek, dan/atau biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut ditagih secara bulanan, tahunan, atau sewaktu-waktu sesuai karakteristik biaya dimaksud.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surplus” adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “defisit” adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban Otoritas Jasa Keuangan.

41

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 35

Pembiayaan dari Pemerintah dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kelangsungan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam keadaan perekonomiaan yang tidak kondusif, dengan tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengajuan pembiayaan kegiatan operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Pemerintah dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya-upaya efisiensi pengeluaran.

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan selama tahun berjalan.

Ayat (4)

Penyampaian laporan Otoritas Jasa Keuangan kepada Presiden dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan selama tahun berjalan. Dalam hal ini, Presiden

42

sebagai pemangku yang bertanggung jawab memelihara dan menumbuhkan perekonomian nasional.

Ayat (5)

Penyusunan standar dan kebijakan akuntansi oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Koordinasi ini antara lain diperlukan dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter yang antara lain mencakup operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, sistem pembayaran, dan fasilitas likuiditas, menunjang tugas Kementerian Keuangan di bidang fiskal, dan mendukung tugas Lembaga Penjamin Simpanan di bidang penjaminan simpanan, serta membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, yang dilakukan secara berkala.

Ayat (2)

Pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk mendukung tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan di sektor Perbankan.

Ayat (3)

Pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk mendukung tugas Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pengawasan langsung” adalah yang dikenal

43

dengan istilah onsite supervision.

Yang dimaksud dengan “pengawasan tidak langsung” adalah yang dikenal dengan istilah offsite supervision.

Ayat (5)

Pertukaran informasi tersebut dibangun secara terintegrasi sehingga Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengakses dan memperoleh informasi untuk mendukung tugas dan wewenang masing-masing.

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Otoritas Jasa Keuangan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi penegakan hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, lembaga dan/atau komisi yang bertugas di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lembaga terkait lainnya.

Ayat (7)

Untuk mengefektifkan koordinasi dan kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, Peraturan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat memuat ketentuan tentang kesepakatan bersama, dan/atau bentuk lain yang setara dengan kesepakatan bersama.

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga pengawas sektor jasa keuangan disebut dengan Lembaga Pengawas Perbankan. Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan maka yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas Perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang mengenai jaring pengaman

44

sistem keuangan.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Otoritas Jasa Keuangan dapat berkerjasama dengan:

- organisasi internasional antara lain, International Organization of Securities Commisions (IOSCO), International Organization of Pension Supervisors (IOPS), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), organisasi pengawas dan pengatur perbankan internasional

- Lembaga internasional antara lain, Asian Development Bank (ADB), World Bank, Islamic Development Bank (IDB), dan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

perjanjian kerja sama timbal balik dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral maupun multilateral.

Huruf b Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

45

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembiayaan dari Bank Indonesia masih dibutuhkan untuk menunjang dan menjamin kelangsungan pengawasan di bidang Perbankan pada awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 47

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih dibutuhkan untuk menunjang dan menjamin kelangsungan pengawasan di bidang Pasar Modal dan IKNB pada awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

46

Pasal 50

Ayat (1)

Perangkat dan infrastruktur yang dibutuhkan, antara lain struktur organisasi, infrastruktur, dan prosedur operasional, rencana kerja dan anggaran, pengalihan dan pengadaan personalia dari Bank Indonesia, dan instansi lain apabila diperlukan, kepada Pengawas Perbankan, pengalihan dan pengadaan sistem informasi dan dokumentasi.

Ayat (2)

Perangkat dan infrastruktur yang dibutuhkan, antara lain struktur organisasi, infrastruktur, dan prosedur operasional, rencana kerja dan anggaran, pengalihan dan pengadaan personalia dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan instansi lain apabila diperlukan, kepada Pengawas Pasar Modal dan Pengawas Industri Keuangan Non Bank, pengalihan dan pengadaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 51

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Yang dimaksud dengan “Deputi Gubernur Bank Indonesia” adalah lihat penjelasan Pasal 5 ayat 5 huruf b.

Huruf d Cukup jelas.

47

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

48